MediaCakra89.com (Lhoksukon)
– Lebih sepekan banjir meluluh lantakan Bumi Pase, satu sisi becana alam banjir terlihat surut di sisi lain masih menggenangi pemukiman, bahkan merusak fasilitas milik pemerintah juga harta benda masyarakat di taksir kerugian ratusan miliar rupiah.
Sampai hari ini selasa (11/10) tercatat 20 Kecamatan masih dilanda banjir terdiri Kecamatan Pirak timu, Matangkuli, Cot Girek, Lhoksukon, Tanah Luas, Samudera, Nisam, Paya Bakong, Muara Batu, Geuredong Pase, Langkahan, Dewantara, Sawang, Banda Baro, Kuta Makmur, Murah Mulia, Baktiya Barat, Syamtalira Aron, Lapang dan kecamatan Baktiya.
Hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Aceh Utara terdata 163 Gampong, terkena banjir, 14.967 Kepala Kelurga terdampak, dengan jumlah jiwa 44. 625. tercatat pula 8.286 KK mengungsi dengan jumlah Jiwa 23.315. Di samping itu 5 Rumah rusak berat, satu diantaranya terbawa hanyut deras arus banjir di desa mancang kecamatan Lhoksukon.
Pengungsian besar-besaran membuat masyarakat meninggalkan rumah mereka menuju ke rumah ibadah atau dikenal Meunasah, guna mencari tempat perlindungan sementara. Pada Sektor pertanian 1.557 hektar lahan Persawahan padi mati terendam banjir, ribuan ternak unggas mati hanyut terbawa banjir, di sektor perkebunan tanaman muda mati terendam.
Untuk pusat pasar mengalami kelumpuhan ekonomi selama 1 minggu, Kota Lhoksukon, Matangkuli, Paya Bakong, Cot Girek dan tanah luas, diperkirakan dari pusat pasar itu masyarakat kehilangan perputaran uang miliaran rupiah.
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah Msi, mengungkapkan, dengan bencana alam tahun ini, angka penduduk miskin dipastikan bertambah. Begitu juga infrastrutur pemerintah, perkantoran, banyak fasilitas umum rusak berat, ringan dan sedang, sedikitnya kerugian diatas 300 milar rupiah lebih.
Walau seperti itu keadaannya, Lanjut Azwir Abdullah pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi saat ini prioritas utama, seperti jaminan kebutuhan makanan, kesehatan, penyediaan lokasi pengungsian juga perlindunganbagi bagi anak-anak dan lansia.
Menyikapi Cuaca 3 hari kedepan dengan intensitas Hujan Ringan.
Azwir kepada awak Media menyampaikan belum dapat menyimpulkan apakah status tanggap darurat dicabut atau dinyatakan selesai dalam 1 minggu ke depan.
“kita lihat kondisi dulu, Kalo kita lihat curah hujan sudah mulai turun, airnya juga sudah mulai turun, dan bisa kembali normal, masyarakat bisa kembali normal dan kembali ke rumahnya masing-masing.namun begitu kita lihat juga curah hujan.” Disela-sela pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya fasilitas pemerintah di kantor BPBD Lhoksukon.
Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, H Edi Anwar ST MT menjelaskan, akibat banjir kerusakan jalam, tanggul dan jembatan 123 miliar 500 juta rupiah. Dengan rincian 12 Tanggul bobol dan rusak, 3 Tebing longsor, 4 ruas Jalan rusak dan 1 Jembatan putus.
Untuk pemulihan 3 infrastruktur tersebut, salah satunya membangun tanggul sungai yang bobol, pihaknya telah menghitung dan mengkaji dibutuhkan anggaran triliyunan rupiah.
“Pasca banjir setiap tahun langkah ini tetap kami lakukan meminta dukungan anggaran, bahkan pemerintah pusat mendesak kami menyegerakan mengirim angka kerugian dan data keruskan dalam bentuk proposal, namun proposal ecovery banyak tidak dikabulkan, dan itu setiap tahun kami layangkan, janji tinggal janji”. Munculnya, beberapa kalangan menyatakan 2023 Kota Lhoksukon dan sekitarnya, bebas banjir, dengan akan siap nya pembangunan waduK Keureuto.
Kepala PUPR itu sama sekali tidak dapat mempercayainya. Bahkan dirinya, siap beradu aergumen dengan pihak menyatakan waduk keureuto selesai pengerjaannya, Lhoksukon dan 19 kecamatan lainnya bebas banjir. Alasanya, Kota Lhoksukon berbeda Daerah aliran sungai dengan das waduk Keureuto, Namun bila kehadiran waduk itu mengurangi ketinggian air itu masuk akal.
“Waduk Keuruto hanya mampu mereduksi banjir paling-paling 30 hngga 40 persen banjir, selebihnya tidak mungkin, karena beda sungai, kalo waduk Keuruto sungai nya dari Keureuto sedangkan Lhosukon dan sekitar nya Das nya sungai Peuto.”
Dibalik munculnya pendapat tersebut, selama 1 minggu terahkir, 10.706 pelajar dari TK, SD, SMP dan SMA terpaksa diliburkan sekolah, dengan jumlah Paud 49 Sekolah, SD 32 Sekolah, SMP 8 Sekolah, Disamping itu 685 Unit Ruang Kls, Kantor, Laboratorium , Uks, Pustaka terendam banjir setinggi 1 meter.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara Jamaluddin, S.Sos., M.Pd menjelaskan, Kerusakan akibat banjir tehun lalu seperti ruang kelas, dan mobiler baru saja dilakukan perbaikan dan pengadaannya, saat ini kembali rusak Lantaran terendam banjir, dengan taksiran kerugian 52 miliar rupiah.
“yah mau bilang apa, kita harapkan tahun depan ada perhatian pemerintah pusat. Ada 12 kecamatan. Contohnya, kerugian yang paling berat buku. Berapa harga satu buku, harganya bisa 120 ribu rupiah. “
Menyedihkan lagi, buku-buku berharga tersebut akibat banjir tahun 2021 ungkap Jamal, harus dibuang menggunakan alat berat, dimana jumlahnya mencapai puluhan ton.
Anggota DPR RI Asal pemilihan Aceh Nasir Jamil, melihat Anggota DPR-RI Nasir Jamil menduga kuat, penyebab banjir di Aceh Utara, disebabkan kegiatan Ilegal Logging selama bertahun-tahun.
“Kita contohkan saja, bila kepala kita botak tidak ada rambut lagi maka air langsung terjun, tanpa ada penghalang, Hal ini juga sama bila dihulu hutan digunduli maka air akan dengan mudah terjun tanpa ada yang menahan sebagai resapan air.” Tegasnya
Seharusnya, Pemda Aceh Utara dan Pemerintah Propinsi bersatu bekerja sama saling memperketat izin pembukaan lahan kepada sejumlah perusahaan dan bila perlu menutup izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan produksi. Banjir di Aceh Utara kerap terjadi, kini telah pada tahap bahan tertawaan banyak pihak, bahkan bahan tertawaan itu, menjadikan kabupaten ini sudah selayaknya membuat atau mengikuti festival banjir se Indonesia. Karena banjir, bukan hanya menjadi tontonan masyarakat luas bahkan menjadi hiburan masyarakat.
Menurutnya, Hal ini karena lemahnya penegakan hukum kepada pelaku illegal logging dan belum adanya sikap ketegasan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi keberdaan perusahaan menggarap hutan produksi di kabupaten tersebut Mungkinkah cita-cita segenap pemangku jabatan di pemerintahan Aceh Utara, Propinsi dan pemerintah pusat mampu mengendalikan atau meminimalisir banjir tahunan yang kerap menjadi tototan, dan menyisahkan penderitaan bagi masyarakat Bumi Pase dapat diatasi tahun 2023 mendatang. (fs)
